Jual Beli KP / IUP Pertambangan Batubara di Indonesia

Melonjaknya harga batubara sejak 2005-an membuat semua pelaku bisnis ingin mengambil bagian untuk berperan dalam bisnis penambangan batubara. Hal ini juga terjadi di Indonesia, dan dengan dibukanya kran pemberian ijin Kuasa Penambangan (KP) atau Ijin Usaha Penambangan (IUP) batubara oleh daerah melalui otonomi daerah maka timbul masalah baru seperti tumpang tindih fungsi lahan, konflik horizontal karena kepemilikan lahan, dan tumpang tindih antara ijin KP yang dikeluarkan oleh pemerindah daerah dengan ijin Kontrak Karya atau PKP2B yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Untuk itu, pembatasan pengeluaran ijin KP baru telah dibatasai sejak diberlakukannya UU Minerba pada tahun 2012 ini. Sehingga yang terjadi saat ini adalah maraknya usaha jual beli KP atau IUP di Indonesia. Banyak metoda yang ditawarkan seperti pengalihan kepemilikan KP atau IUP melalui proses jual beli, atau pemilik KP atau IUP mencari investor untuk joint operasional dengan metoda bagi hasil dan sebagainya.

Karena maraknya kegiatan jual beli KP atau IUP ini di Indonesia, banyak juga pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab untuk mencoba mengambil keuntungan pribadi dari kesempatan yang ada ini, untuk itu ada beberapa tahapan yang bisa menjadi kiat jika hendak melakukan proses pembelian KP atau IUP, yaitu :

• Pemeriksaan aspek legal dari ijin KP atau IUP tersebut sampai memeriksa registrasinya di ESDM.
• Over lay area KP atau IUP tersebut dengan status hutan (lindung atau produksi) ke Dinas atau Departemen Kehutanan.
• Mengirim team untuk melakukan survey pendahuluan.
• Melakukan kajian ekonomis dari kualitas batubara dan ketercapaian areanya.
• Memberikan deposit atau negosiasi ke pemilik KP atau IUP untuk menunjukkan keseriusan.
• Melakukan pengeboran untuk eksplorasi awal untuk menghitung reserves yang ada.
• Melakukan proses pembelian

Kebanyakan dari pemilik KP atau IUP tersebut belum melakukan proses eksplorasi sama sekali, beda halnya jika KP atau IUP itu dijual sudah dalam keadaan produksi, selain melakukan verifikasi aspek legal dan fungsi lahan, kita tinggal melakukan verifikasi cadangan tersisa yang masih ekonomis untuk ditambang.